Ibu Bekerja Berhak Tetap Menyusui Anaknya

Ø  Rekomendasi WHO/UNICEF

Ø  Rekomendasi AAP

Ø  Rekomendasi IDAI

Ø  Konvensi Hak Anak

Ø  Konvensi ILO

Ø  Undang Undang Dasar

Ø  UU Ketenagakerjaan

Ø  UU Perlindungan Anak

Ø  UU Hak Asasi Manusia

Ø  UU Kesehatan

Ø  Kepmenkes 450/2004

Ø  SKB 48/Men.PP, 27/Menakertrans, 1177/Menkes thn 2008

v  Konvensi Hak Anak (diratifikasi dengan Keppres 36/1990)

Implementasi dari Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) khususnya pasal 6 dan pasal 24 (2.a, 2.c), yaitu tentang upaya pemberian makanan yang terbaik, bergizi serta pengasuhan yang optimal à dasar bahwa Ibu bekerja dapat tetap menyusui anaknya

v  Konvensi ILO  (Maternity Protection Convention No. 183 & 191)

Wanita berhak untuk mendapatkan waktu istiharat (lebih dari sekali sehari), ataupun memperoleh pengurangan jam kerja (yang tetap digaji) untuk menyusui anaknya – atau memerah/memompa ASI

v  Undang Undang Dasar

Pasal 27 ayat 2

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” maknanya à seorang Ibu bekerja tetap mendapatkan hak bekerja yang layak dalam arti luas, termasuk menyusui anaknya, karena menyusui itu hak asasi manusia, hak asasi anak untuk hidup layak

Pasal 28B ayat (2)

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Maknanya à hak atas tumbuh dan berkembang salah satunya dengan mendapatkan ASI

v  UU 13/2003: Ketenagakerjaan

Pasal 83

"Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja“

Penjelasan à ketersediaan tempat untuk menyusui disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

v  UU 23/2002: Perlindungan Anak

Ø  Pasal 49 ayat (2) à wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita

Ø  Penjelasan à "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" = pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak

v  UU 49/1999: Hak Asasi Manusia

Ø  Pasal 128 (1) à bayi berhak mendapatkan ASI, minimal ASI eksklusif 6 bulan, dan pemberian ASI dapat diteruskan sampai 2 tahun atau lebih

Ø  Pasal 129 (2) à selama pemberian ASI, keluarga pemerintah, pemda, masyarakat harus mendukung ibu secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas

Ø  Pasal 200 à sanksi pidana bagi orang yang menghalangi program pemberian ASI eksklusif

v  Kepmenkes 450/2004

“ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi”

Penjelasan à ibu yang sudah kembali bekerja sebelum bayi berusia 6 bulan, diberikan dukungan untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya

v  SKB 48/Men.PP, 27/Menakertrans, 1177/Menkes tahun 200

Memberikan kesempatan kepada pekerja wanita untuk memberikan atau memerah ASI selama waktu kerja, dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya